Suara Merah Putih - Solok, 30 Mei 2025 — Aktifis Koperasi sekaligus Ketua Tim Percepatan Pembentukan Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) Kabupaten Solok, Roni Azmal Fahdi S.E yang akrab di panggil Baron, menyerukan perlunya reposisi peran Koperasi Merah Putih sebagai ujung tombak pembangunan ekonomi berbasis desa/nagari.
Baron menegaskan bahwa koperasi bukan sekadar badan usaha kolektif, melainkan instrumen strategis negara dalam memastikan distribusi sumber daya yang adil dan memperkuat kemandirian ekonomi rakyat.
"Bupati Solok Bapak Jon Pandu menyampaikan kepada saya bahwa Koperasi Merah Putih yang telah terbentuk harus betul-betul memahami misi besarnya. Ini adalah alat perjuangan ekonomi rakyat, bukan sekadar tempat transaksi simpan-pinjam atau transaksi jual beli. Kita ingin koperasi ini menjelma menjadi pemain utama di sektor strategis ekonomi dan menciptakan ekosistem usaha baru yang lebih dinamis demi terwujudnya visi besar koperasi yakni menyentuh hajat hidup orang banyak," ujar Baron di Solok, Jumat (30/5).
Baron menekankan bahwa setiap unit Koperasi Merah Putih di Kabupaten Solok perlu menyelaraskan arah usahanya dengan agenda strategis pemerintah pusat, termasuk di antaranya adalah keterlibatan aktif dalam rantai distribusi barang bersubsidi seperti pupuk dan gas elpiji.
"Koperasi harus masuk ke jalur distribusi barang-barang subsidi. Ini penting agar kita bisa menjaga harga eceran tertinggi (HET) sesuai regulasi pemerintah, dan sekaligus menutup ruang permainan para tengkulak dan mafia distribusi," jelas Baron.
Selain itu, team Percepatan KDMP Solok mendorong koperasi untuk menjadi motor penggerak tumbuh kembang UMKM lokal.
Baron menyatakan bahwa tanpa intervensi koperasi dalam pendampingan usaha kecil dan mikro, potensi ekonomi desa tidak akan pernah optimal.
"Kita ingin koperasi punya peran aktif membina UMKM. Tidak cukup sampai di situ — kami juga mendesak bank-bank Himbara yang beroperasi di Solok untuk meningkatkan kuota penyaluran pembiayaan UMKM. Ini soal keberpihakan,” katanya.
KDMP juga menyoroti pentingnya koperasi memetakan dan mengelola potensi desa/nagari dengan memperhatikan sumber daya alam (SDA) secara mandiri dan profesional, termasuk di sektor pertambangan rakyat, sekarang pemerintah membuka peluang Ijin Pertambangan Rakyat (IPR), perkebunan sawit, dan tanaman tropis lainnya secara legal.
“Khusus untuk koperasi yang berada di wilayah-wilayah yang memiliki tutupan hutan — selama bukan kawasan konservasi atau hutan lindung — harus mulai menyusun rencana pemanfaatan SDA secara legal dan produktif. Kita tidak ingin SDA desa hanya jadi sumber konflik atau dikeruk tanpa nilai tambah,” ungkap nya
“Selain itu, Upgrading dari setiap pengurus Koperasi tentu menjadi indikator awal bahwa SDM yang mengurus KDMP adalah personalia yang mumpuni. Sehingga manajemen dan pengorganisasian koperasi bisa berjalan baik.
Kita juga akan berikan pendidikan dan experience kepada mereka mengenai Analisa Finansial, Marketing, Accounting, dan Digital Marketing. Karena di era Society 5.0 faktor pengetahuan digital dan AI adalah penunjang signifikan dalam usaha dan bisnis.
Dan kita sudah persiapkan literasi dan jaringan itu semua, sekarang tinggal bagaimana kita berkolaborasi dengan dinas dan pihak-pihak terkait untuk mengeksekusi itu.” tambah Baron.
Dalam rangka mempercepat penguatan kelembagaan koperasi, KDMP juga mendesak Pemerintah Kabupaten Solok untuk memberi dukungan nyata dalam bentuk regulasi maupun agggaran. Salah satunya dengan meminta Bupati Solok untuk mengeluarkan instruksi resmi kepada seluruh dinas teknis agar memberi perhatian serius terhadap pembinaan koperasi.
"Perlu ada perintah langsung dari kepala daerah agar Dinas Koperasi, Dinas Pertanian, Dinas Perdagangan, bahkan Dinas Kehutanan terlibat aktif dalam membina koperasi. Pembinaan tidak boleh normatif atau administratif semata, tapi harus substantif dan berorientasi hasil," tegasnya.
Baron menutup pernyataannya dengan menyebut bahwa keberhasilan Koperasi Merah Putih di Kabupaten Solok bukan hanya akan memberi dampak ekonomi lokal, tetapi juga menjadi role model nasional bagaimana koperasi bisa menjadi wajah ekonomi Pancasila di level akar rumput.
Bahkan dalam pertemuan dengan Wamendagri Bima Arya di Alahan Panjang, 30 Mei 2025 Baron menyampaikan bahwa Kabupaten Solok siap menjadi Kabupaten Pilot Project dalam pelaksanaan Program KDMP.
Potensi itu sudah terlihat dalam bentuk sertifikat penghargaan yang diberikan Oleh Koordinator Ketua Pelaksana Harian Satuan Tugas Percepatan Pembentukan Koperasi Desa Merah Putih, yaitu Wakil Mentri Koperasi Republik Indonesia Dr. Ferry Juliantono kepada Kabupaten Solok Sebagai kabupaten tercepat dalam pembentukan Koperasi Desa Merah Putih di Sumatera Barat.(SMP)
0 Komentar